JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menepis isu mengenai jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan syarat meninggalkan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. PKS menegaskan penunjukan Ridwan Kamil sesuai aspirasi.
Wakil Sekretaris Jenderal dan Juru Bicara DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan jika memang ada tawaran kursi menteri, maka PKS sejak awal tidak akan mendeklarasikan Anies Baswedan di Pilkada 2024.
"Enggak. Kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita sudah dukung yang lain," ucap Ahmad dalam acara Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (3/9/2024).
Ahmad mengatakan, awal pendeklarasian Anies Baswedan tersebut merupakan sejumlah aspirasi yang ada di struktur bawah.
"Kita mendeklarasikan Anies Baswedan di tanggal 25 Juni dan itu kita proses mulai dari bawah. Hampir semua proses Pilkada di PKS itu, itu kita sangat menghormati aspirasi struktur yang ada di bawah," katanya.