Fraksi PKS memperoleh masing-masing tiga kursi dalam tim verifikasi dan tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang itu. Penentuan perwakilan PKS akan dibahas lebih lanjut secara internal. Sementara itu, tim ad hoc bertugas menelaah ketentuan dan menyiapkan ketetapan terkait Wapres terpilih.
Dia juga menegaskan pengajuan dua calon Wapres merupakan kewenangan Presiden, sedangkan MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap tahapan perlu dilaksanakan secara tertib, dengan mengedepankan kepastian hukum dan ketelitian administrasi.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menegaskan keputusannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden bukan karena persoalan ijazah. Dia menyebut keputusan tersebut diambil secara pribadi setelah melalui pertimbangan panjang dan matang.
Penegasan itu disampaikan Gibran melalui pernyataan yang diunggah di media sosial pada Kamis (12/11/2026). Dalam pernyataannya, dia secara khusus membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan.
"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran.
Dia juga memastikan seluruh dokumen pendidikannya tersedia lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.