Kendati demikian, kata dia, rapat bersama Sekjen nanti akan dimanfaatkan anggota sekaligus pimpinan BURT untuk mendengar keterangan sekaligus mengkaji atas kebutuhan pencetakan kalender tersebut.
"Jadi kami kaji dulu, bagaimana letak kemahalannya, lalu dari sisi kuantitasnya. Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengatutannya supaya tidak membuat polemik, dianggap kemahalan, dianggap kelebihan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Untuk diketahui, DPR menganggarkan Rp955 juta untuk mencetak kalender tahun 2023 mendatang. Anggaran ini berasal dari APBN 2022.
Hal tersebut berdasarkan situs LPSE DPR, nama tender 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode RUP 36342916.