JAKARTA,iNews.id - Tim Kampanye Nasional Capres dan Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, berharap alokasi dana untuk kelurahan jangan dicurigai ada motif politik tertentu. Alokasi dana tersebut untuk mencegah adanya ketimpangan antara desa dengan kelurahan.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, alokasi anggaran tersebut merupakan aspirasi dari kelurahan. Bukan atas inisiatif Presiden Jokowi.
"Terkait dana kelurahan saya kira memang saatnya pemerintah mengeluarkan dana kelurahan karena akumulasi aspirasi dari kelurahan udah lama soal dana ini," ujar Karding di Jakarta, Minggu (21/10/2018).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, pemberian dana untuk kelurahan diharapkan bisa menciptakan pemerataan ekonomi. Pembangunan antara desa dan keluarahan, kata dia kedepannya bisa berjalan paralel.
"Karena terjadi perbedaan dan ketimpangan antara desa dan kelurahan di tambah lagi banyak kelurahan punya ciri desa. Oleh karena itu langkah yang dilakukan Pak Jokowi ini bagian dari merespons aspirasi kelurahan," ucapnya.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kelurahan tidak membutuhkan dukungan operasional berupa dana kelurahan. Hal ini justru dapat dijadikan celah oleh oknum-oknum aparatur pemerintah untuk korupsi sama dengan yang terjadi dalam program dana desa.
"Tidak membutuhkan. Nanti akan muncul problem pengawasan dan efektivitas program. Dana desa saja masih banyak menemui kendala di lapangan karena perilaku koruptif beberapa oknum kepala desa," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Sabtu (20/10/2018).