Terakhir, pelanggaran ketiga terkait kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan karena adanya aksi massa yang terjadi akibat polemik Pondok Pesantren Al Zaytun.
"Tugas Gubernur bersama aparat lainnya, seperti Kabinda, Polda, Kesbang, TNI, dan sebagainya, di Jawa Barat adalah menjaga kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/6/2023).
"Kami serahkan kepada Kang Emil sebagai Gubernur untuk mengkoordinasikan dengan seluruh aparat terkait, bahkan jika perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai hal-hal tertentu, kami akan membuka jalur komunikasi dengan Gubernur," ujarnya.