Terakhir, untuk jangka panjangnya sudah ada rapat dengan DPRD Kota Bogor dan sepakat untuk mengalokasikan APBD untuk membangun SMP di Kota Bogor berdasarkan kebutuhan dan lokasinya mulai tahun depan. Termasuk merekomendasikan ke Provinsi Jawa Barat untuk tingkat SMA di Kota Bogor.
"Sebagai ketua Apeksi kami telah menyampaikan rekomendasi untuk kembali melakukan kajian ulang agar kewenangan tingkat SMA dikembalikan kepada Pemkab dan Pemkot. Harus ada revisi UU otonomi daerah karena ini keluhan merata di seluruh Indonesia. Terakhir kami sampaikan rekomendasi kepada Kementerian melakukan pembenahan secara sistematis. Kami tidak menolak sistem zonasi. Itu tujuannya baik tapi, harus ada pembenahan," jelasnya.
Termasuk, komitmen yang kuat dari penganggaran PUPR dan instansi terkait pembangunan sekolah serta meningkatkan kualitas dan rekrutmen guru.
"Kalau sekolah dibangun tapi gurunya kurang kan ngga ada artinya. Ini ada porsi Kemenpan RB," tutupnya.