Guntur kemudian menyinggung proses pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Dia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurutnya menjadi bagian dari praktik mengakali aturan.
"Negara ini bukan negaranya Jokowi. Ketika keluarga Jokowi mau mencalonkan pada saat itu, semua disesuaikan dengan orang itu. Nah, ini kami tidak mau terjadi lagi," ucapnya.
Dia menegaskan, PDIP saat ini mengemban amanat sebagai kekuatan politik penyeimbang. Karena itu, menurutnya, perhatian pemerintah seharusnya lebih diarahkan pada persoalan yang dihadapi masyarakat ketimbang terjebak dalam dinamika politik elite.
Guntur menyebut sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari lapangan pekerjaan, nilai tukar rupiah, utang negara, pengangguran, hingga harga kebutuhan pokok.
"Inilah yang harus dijawab pemerintah saat ini. Jangan sampai kita terjebak pada arena politik elite dengan mengakali konstitusi, dengan mengakali aturan. Ternyata pada akhirnya pun kita sama-sama tahu, inilah akhir dari karma politik ketika seseorang mencoba mengakali konstitusi, mengakali aturan," katanya.