Polri Kumpulkan Bukti Dugaan Makar terkait Penyadapan Presiden, Ini 3 Hal yang Diselidiki

Puteranegara Batubara
Keempat jenderal tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: dok/AI)

Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dalam kasus penyadapan ilegal, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait
2 jam lalu

Bareskrim Kantongi Fakta hingga Alat Bukti Baru Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo

3 jam lalu

Kasus Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini

6 jam lalu

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo Hari Ini

20 jam lalu

Yusril: Gelar Perkara Makar terkait Penyadapan Presiden Prabowo Digelar Besok

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal