Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ujar Suyudi, Kamis (12/11/2026).
Johnny menegaskan, pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih terus berjalan. Polri ingin memastikan seluruh fakta serta dugaan keterlibatan setiap pihak dalam perkara tersebut terungkap secara menyeluruh.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny.
Dengan demikian, sosok TK yang sebelumnya disebut Kapolri dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo telah dipastikan merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen. Namun, proses pemeriksaan masih berlangsung untuk mendalami peran yang bersangkutan dalam perkara tersebut.