“Selama ini kerja sama kita lebih banyak berkisar pada urusan umrah, haji, dan tenaga kerja. Namun ke depan, mereka ingin memperluas kerja sama tersebut ke sektor yang lebih luas,” tambahnya.
Zulhas juga menekankan perlunya solusi untuk sejumlah hambatan teknis yang selama ini menghambat ekspor produk Indonesia ke pasar Arab Saudi.
“Maka tadi diminta agar Putra Mahkota turun tangan langsung agar proses ini bisa segera diselesaikan, karena beliau memiliki wewenang di atas,” ujar dia.
Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, pembentukan tim kajian bersama menjadi langkah awal untuk merumuskan model kerja sama teknis dan aspek regulasi yang diperlukan.
“Sesuai dengan arahan Presiden, kita sudah bekerja sama dengan BPH (Badan Pengelola Haji) untuk segera menindaklanjuti penyusunan undang-undang yang akan mengatur hal tersebut,” katanya.