Muzzammil membenarkan rencana pertemuan tersebut sekaligus memastikan dirinya akan hadir di Istana Bogor.
“Ya,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden.
Yusril menjelaskan, presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketentuan mengenai pengusulan calon wakil presiden tercantum dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
“Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” demikian bunyi penjelasan Pasal 4 huruf e.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.