Yusril mengungkapkan, dirinya telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang ditujukan kepada MPR. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wapres atas kemauan sendiri.
"Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya mohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.
Menurut Yusril, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.
"Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang untuk memilih wakil presiden yang diusulkan, yang dua orang yang diusulkan oleh presiden," jelasnya.
"Jadi saya kira akan membahas masalah ini karena ini merupakan satu ketentuan dari Undang-Undang Dasar sebagai konsekuensi dari mundurnya wakil presiden hari ini," pungkas Yusril.