"Sebab kalau tidak merawat suasana kebatinan, secara serta merta pendukung-pendukungnya itu pasti memvonis bahwa pimpinan ini dari partai ini tidak boleh dipercaya karena mengkhianati aspirasi kami. Nah ini kan perlu dirawat," ujarnya.
Pertimbangan selanjutnya, Idrus tak memungkiri jika berkaitan dengan politik praktis. Dia mengira komunikasi yang dilakukan Prabowo maupun Megawati dengan masing-masing mitra partai politiknya belum tuntas.
"Boleh jadi karena setiap paslon ada beberapa partai di situ, tentu juga perlu ada komunikasi. Misal ada paslon, ada 5-6 partai yang mendukung, kan komunikasi yang satu belum tuntas betul ini akan timbulkan masalah baru secara politik praktis," tuturnya.
Idrus menjelaskan kaitannya dengan politik praktis ini adalah bagaimana komunikasi politik tersebut dibicarakan tentang peran-peran politik ke depan dari masing-masing partai politik pendukung.
"Kalau gabung misalkan seperti apa, Harmonisasinya seperti apa dan lain sebagainya. Polanya seperti apa, nah ini semua pertimbangan-pertimbangan politik praktis yang belum tuntas sehingga momentumnya belum ada," katanya.
Pertimbangan selanjutnya, berkaitan dengan tahapan hukum yang sedang berjalan. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 baru dibacakan pada 22 April mendatang.
"Ini semua pertimbangan-pertimbangan yang harus dijadikan dasar untuk menentukan apakah sudah timingnya atau momentumnya sudah tepat atau tidak. Karena kalau bicara strategi politik itu bukan bicara salah benar tapi bicara efektif atau tidak efektif," ujar Idrus.