Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah melakukan transformasi dan efisiensi terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
Dia mengatakan pemerintah akan kembali menutup sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN nantinya diperkirakan tersisa sekitar 200-250 perusahaan.
“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah). Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” ujar Prabowo.
Menurutnya, efisiensi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah agar sumber daya negara dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
Selain melakukan efisiensi, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Pemerintah, kata dia, tetap membuka peluang investasi masuk ke Indonesia. Namun, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” ucap dia.