JAKARTA, iNews.id - Komisi XII DPR RI meminta Direkrorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM turun tangan mengawasi aktivitas penambangan ilegal. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menindak tegas pelaku penambangan ilegal.
Bambang menilai, Dirjen Gakkum Kementerian ESDM yang baru dilantik beberapa waktu lalu bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik.
"Dengan Dirjen Gakum ini dapat membantu di dalam bagaimana mengurangi terjadinya hal-hal pelanggaran hukum di dalam proses dan ekosistem pertambangan yang selama ini kita mengandalkan kepada APH (aparat penegak hukum)," kata Bambang, Sabtu (16/8/2025).
Menurut dia, Ditjen Gakkum bisa membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan penambangan ilegal.
"Kasihan kan APH kan sudah begitu banyak persoalan yang harus mereka atasi, maka dengan adanya Dirjen Gakum ini tentu akan membuat kita lebih fokus di dalam bagaimana mengawasi kegiatan pertambangan," ujarnya.