“Saya kira bagus itu,” respons Prabowo. “Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” lanjutnya.
Tito juga menyampaikan pemerintah telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total Rp268 miliar, yang terdiri atas Rp60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak.
Pemerintah daerah telah diarahkan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu masyarakat terdampak, seperti pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi.