JAKARTA, iNews.id - Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mendukung agar ada sanksi tegas jika terdapat pihak yang tidak jujur menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara program Penguatan Antikorupsi Berintegritas (Paku Integritas) untuk Capres-Cawapres 2024 yang diselenggarakan oleh KPK, Rabu (17/1/2024).
"Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tak jujur semua kekayaan harus dilaporkan," ujar Prabowo.
Menurutnya, pendekatan sistemik dapat menjadi salah satu solusi dalam memberantas korupsi. Prabowo menuturkan, jika kualitas hidup pejabat negara ditingkatkan, maka akan dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.
"Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal," tuturnya.
Prabowo pun memberi contoh, pejabat yang mengendalikan kontrak besar namun diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak mempunyai tanggung jawab besar.
"Saya melihat di lingkungan tanggung jawab saya di Kementrian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin," katanya.
"Ini sudah saya ajukan sudah 2 sampai 3 tahun untuk jabatannya dinaikkan, mungkin tidak dari gaji, tapi dari kehormatan, saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kemenhan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi Bintang 3, tapi sampai sekarang ya birokrasi dan sebagainya belum tembus," ucapnya.