Untuk memperkuat respons tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menghilangkan hambatan investasi atau de-bottlenecking task force. Satgas ini difungsikan untuk menangani berbagai persoalan, seperti keterlambatan administrasi hingga praktik yang merugikan investor.
“Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, dan sebagainya, atau mengalami eksploitasi maupun perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas penghilang hambatan ini,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
“Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya kecepatan dalam mengambil keputusan dan mengeksekusi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa dalam dunia modern, waktu menjadi faktor krusial yang tidak bisa ditawar.