“Jalur mandiri dikomersilkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Tetapi kontrol pemerintah pusat minimal sekali sampai akhirnya KPK mencokok oknum-oknum,” tambahnya.
Dia mengatakan persoalan tersebut dapat berulang karena kampus tetap memiliki kebutuhan finansial untuk menjalankan operasional, terutama perguruan tinggi dengan skala besar. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah membuka penerimaan mahasiswa melalui jalur berbayar atau mandiri.
“Hal ini berulang terjadi bukan hanya karena perilaku beberapa oknum, tetapi desain penerimaan dengan kewenangan menentukan harga tiket masuk mahasiswa, kemudian menjurus kepada kepentingan finansial kampus, komersialisasi dan berujung pada korupsi,” lanjutnya.
Karena itu, Didik menilai PTN semestinya dapat lebih fokus menjalankan fungsi sebagai lembaga riset tanpa harus terbebani upaya mencari sumber pembiayaan operasional. Perubahan tersebut, menurut dia, perlu disertai sistem seleksi mahasiswa yang berkualitas sebagai bagian dari skema pendidikan gratis.
Dia juga mengusulkan efisiensi dan penyesuaian ukuran PTN atau right sizing. Dengan skema tersebut, kebutuhan operasional PTN dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing kampus.
“Dengan melakukan efisiensi dan ‘right sizing’ PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara 500 miliar sampai Rp1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar,” pungkasnya.