Menurut Rosan, pemerintah akan berkoordinasi dengan tim PLN untuk mengkaji model bisnis perusahaan agar transformasi berjalan secara menyeluruh. Upaya ini diharapkan dapat menekan subsidi sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
“Sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi dan atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di eh PLN,” ucapnya.
Rosan menambahkan, pemerintah akan melakukan asesmen untuk menentukan bentuk transformasi yang tepat. Evaluasi tersebut diharapkan membuat operasional PLN semakin efisien dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Selain transformasi bisnis, pemerintah juga menyoroti kesiapan PLN dalam menghadapi gangguan kelistrikan. Evaluasi ini dilakukan menyusul pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu.
“Ya tentunya evaluasi itu harus tetap kita lakukan kita harus selalu siap dalam segala kondisi kita harus punya selalu backup plan yang mungkin samain ini yang harus di-backup plan juga di PLN apabila ada kejadian tuh backup plan-nya tuh seperti apa gitu. Nah itu yang harus juga terus dilakukan di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Rosan memastikan PLN telah memiliki rencana cadangan untuk mengantisipasi gangguan listrik. Namun, rencana tersebut masih perlu disempurnakan agar perusahaan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan di seluruh Indonesia.
“Mungkin bukan mungkin, pastinya sudah ada tapi ya itu perlu disempurnakan lah,” pungkasnya.