“Pak Presiden, selain memerintahkan KL-KL (Kementerian/Lembaga) untuk masuk dan membantu, juga BNPB sendiri juga memberikan bantuan,” katanya.
Pratikno menilai besarnya kekuatan pemerintah perlu diimbangi dengan koordinasi antarpihak agar penanganan bencana berjalan efektif. Dia menekankan dua hal utama, yakni sinkronisasi melalui posko serta akuntabilitas melalui pendataan.
“Nah saya ingin menekankan 2 hal. Bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” ujar Pratikno.
Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, segera membentuk dan mengaktifkan posko. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh sumber daya dan bantuan dapat dikoordinasikan secara efektif.
“Jadi sinkronisasi mulai dari Posko itu penting,” tegasnya.
Selain koordinasi, Pratikno menyoroti pentingnya akuntabilitas melalui pendataan masyarakat dan wilayah terdampak. Data akurat diperlukan untuk mempercepat penanganan pada masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan. Baik pendataan untuk kepentingan tanggap darurat maupun pendataan untuk rehab rekon,” katanya.
Dia mengingatkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya masih menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pendataan di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan proses pendataan dilakukan secara tepat dan akurat.