JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Prabowo tak ingin negara ini dikuasai kelompok bermodal besar serta kembali berpijak pada amanat konstitusi.
Dia menegaskan demokrasi tidak boleh menjadi sistem yang dapat dibeli dengan uang, sementara perekonomian nasional harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Prabowo, tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik menjadi persoalan yang harus dikoreksi. Dia mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan keberhasilan.
Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik yang membutuhkan biaya besar tersebut sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Dia meyakini mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti saat ini.