Kepala Negara turut menegaskan, kemandirian energi akan berdampak signifikan terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Prabowo menilai, pengurangan impor tersebut dapat menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, yang selanjutnya dapat dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” katanya.
Prabowo menjelaskan, pemerintah telah menetapkan target konkret, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, untuk melakukan koordinasi yang erat dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas utama sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” ucapnya.