"Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode," katanya.
Prabowo juga memberikan perhatian terhadap sejumlah isu, termasuk proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muzani mengatakan, Prabowo menilai sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya besar dan menguras energi, dan masih dihadapkan pada persoalan korupsi yang menjerat banyak kepala daerah.
"Beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi," katanya.
"Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," ujar Muzani.