Pemda memang memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing. Namun, Prabowo menekankan penggunaannya harus tetap efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Negara juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang dinilai belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan kepada daerah.
“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ucapnya.
Atas kondisi tersebut, Prabowo mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.
Prabowo menegaskan, kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah pusat juga perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun ditransfer ke daerah dapat menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.