Prabowo mengungkapkan, sejak Danantara dibentuk, pemerintah menemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah tersebut membuatnya terkejut karena sebelumnya dia memperkirakan perusahaan BUMN hanya berkisar 300-400.
Menurutnya, sebagian perusahaan pelat merah juga tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," kata Prabowo.
Atas kondisi tersebut, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BUMN dalam beberapa dekade terakhir.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin," ucapnya.
Kepala Negara menilai, masih terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Bahkan, dia menyoroti adanya perusahaan yang terus mengalami kerugian tetapi justru melaporkan kinerja keuangan yang positif.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita," ucapnya.