JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz di Guesthouse Lower Saxony, Hannover, Jerman, pada Minggu (16/4/2023). Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 19.30 waktu setempat (WS) atau 00.30 WIB, Senin (17/4/2023).
Presiden kemudian disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz bersama Presiden Menteri Negara Bagian Lower Saxony, Stephan Weil.
Kepala Negara bersama Kanselir Jerman dan Presiden Menteri Negara Bagian Lower Saxony lalu masuk ke dalam Guesthouse Lower Saxony dan melaksanakan foto bersama. Kedua pemimpin kemudian menuju lantai satu untuk melaksanakan pertemuan tatap muka.
Usai pertemuan, Presiden Jokowi dan Kanselir Scholz kemudian turun ke arah ruang makan dan terlihat Presiden Jokowi ditemani Kanselir berbuka puasa dengan menyantap buah kurma. Kegiatan kemudian berlanjut dengan jamuan makan malam.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam keterangan persnya menjelaskan, saat berbincang dalam pertemuan bersama Kanselir Jerman, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mewujudkan hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia-Jerman dan Indonesia-Uni Eropa.
“Untuk itu berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan perlu dibenahi. Bapak Presiden juga meminta dukungan jerman agar perundingan perjanjian Indonesia-EU CEPA dapat segera dituntaskan,” ujar Menlu.
Dalam hal investasi, Menlu menyebut bahwa Presiden menyambut secara baik kolaborasi komite bersama ekonomi dan investasi Indonesia-Jerman. Selain itu Presiden menilai investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas.
“Investasi jerman di indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas seperti industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi,” ucap Retno.
Menurut Menlu, Kepala Negara menekankan pentingnya investasi dan ahli teknologi Jerman guna mendukung transisi energi di Indonesia. “Dalam diskusi tadi juga dibahas mengenai implementasi dari The Just Energy Tansition Partnership,” sambungnya.
Retno juga menyebut terdapat sejumlah hasil dalam kunjungan Presiden kali ini, yakni dalam kaitannya hubungan antara pemerintah (G to G) dan hubungan antara bisnis (B to B).