Presiden PKS Minta Gibran Bijaksana Mundur dari Wapres, Jika Tidak bakal Dimakzulkan

"Opsi HMP bisa menjadi pilihan yang relevan dan sesuai konstitusi. Ini paling tepat," ujar Kholid.

Kholid menjelaskan, apabila HMP jadi pilihan maka ini akan mengikuti mekanisme yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A mengatur pemberhentian wapres yang tidak lagi memenuhi syarat, dan Pasal 7B mengatur jalurnya, yaitu dari DPR ke MK lalu ke MPR.

"Jadi diawali oleh DPR, lalu, tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945," ujar Kholid lagi.