Tiga paket RUU tersebut di antaranya RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset dan RUU mengenai Pemilu yang bersih. Khusus untuk RUU Perampasan Aset, Said mengatakan Prabowo merespons dengan cepat.
Namun, kata Said, Prabowo menyadari dorongan membahas hingga mengesahkan RUU Perampasan Aset membutuhkan keinginan politik dari DPR, tidak hanya pemerintah.
Said menegaskan, RUU Perampasan Aset diperlukan guna memberantas perilaku koruptor di kalangan pejabat, seperti yang dilakukan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.
"Beliau berkeyakinan, segera RUU Perampasan Aset ini sebagai pembuktian terbalik, agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan, bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan," sambungnya.