Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mengusulkan, proyek penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah sebaiknya dihentikan saja, jika hal itu bersifat parsial dan politis. Hal itu disampaikan merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998.
"Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," kata Bonnie, Rabu (18/6/2025).
Bonnie menilai, Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan dalam kerusuhan 1998.
Menurut Bonnie, pengalaman kolektif yang pedih dalam sejarah masa lalu bangsa juga dapat menjadi pembelajaran, sehingga tetap perlu untuk ditulis.
Bonnie mendesak Kementerian Kebudayaan sebagai mitra Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika hanya bertujuan politis. Apalagi jika tujuan penulisan ulang sejarah untuk menyeleksi cerita perjalanan bangsa Indonesia sesuai keinginan pemegang kekuasaan sehingga bersifat parsial atau sebagian dan tidak menyeluruh.
"Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," katanya.