JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan alat kelengkapan dewan (AKD) dari 11 menjadi 13 Komisi. Penambahan 2 komisi tersebut untuk menyelaraskan penambahan pos kementerian dalam pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan rapim dan rakonsul pertama setelah pelantikan. Ini sesuai dengan mekanismenya, kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR," ujar Puan usai rapat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
Dia mengatakan, kesepakatan penambahan 2 komisi baru DPR untuk menyelaraskan atau menyinergikan kinerja lembagai legislatif dengan eksekutif. Dengan begitu, DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
"Penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau menyinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian seperti yang direncanakan oleh pemerintah sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif,” paparnya.
Menurut Puan, mitra kerja untuk Komisi I hingga Komisi XI masih akan sama dengan periode DPR sebelumnya. Sementara mitra kerja Pemerintah untuk 2 komisi baru akan menunggu nomenklatur kabinet Prabowo yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.
“(Mitra kerja) komisi I sampai komisi XI masih tetap. Komisi XII dan XIII-nya nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah yang akan datang,” jelas Puan.