DPR mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait karhutla di tujuh provinsi. DPR meminta ada transparansi dalam penegakan hukum penanganan karhutla.
Puan memastikan, DPR akan terus mengawal penanganan karhutla sampai masyarakat kembali memperoleh udara yang aman.
“Kami di DPR juga akan mengawal penanganan karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor. Baik dari komisi yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan komisi lain yang terkait,” katanya.