Puan memastikan DPR akan terus mengawal penanganan karhutla hingga masyarakat kembali mendapatkan udara yang aman.
“Kami di DPR juga akan mengawal penanganan Karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor. Baik dari komisi yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan komisi lain yang terkait,” terangnya.
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk menyusun peta jalan atau roadmap pencegahan karhutla. Menurutnya, karhutla merupakan bencana yang terus berulang setiap tahun sehingga diperlukan langkah pencegahan jangka panjang.
"Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” pungkas Puan.
Diketahui, karhutla yang menimbulkan kabut asap pekat telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.
Hingga awal September 2026, situasi karhutla di Indonesia dilaporkan semakin meluas dan membesar akibat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat pemerintah meningkatkan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.