“Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” ucap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).
Selain membahas penyesuaian anggaran, Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan penggunaan dana Program Makan Bergizi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran di daerah berjalan sesuai ketentuan.
Purbaya mengatakan pegawai Kementerian Keuangan di daerah akan diterjunkan untuk memantau pertanggungjawaban keuangan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. Pengawasan tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih terkontrol.
“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya,” tegas Purbaya.