"Jadi kita sudah menemukan cara untuk membuat daerah bisa membangun tanpa membahayakan kebijakan fiskal kita, cuma ini memang belum disosialikan ke daerah," kata Purbaya.
Dalam struktur anggaran 2027, pemerintah sebelumnya mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Angka tersebut naik 5,5 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp639 triliun.
Sementara itu, total anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp625,24 triliun atau tumbuh 7,9 persen.
Dari total belanja pegawai tersebut, alokasi untuk kementerian dan lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp378,9 triliun. Anggaran ini digunakan untuk memenuhi gaji serta tunjangan kinerja aparatur negara yang disesuaikan dengan capaian reformasi birokrasi di masing-masing instansi.
Meski begitu, pemerintah mengindikasikan tidak akan menambah jumlah ASN baru di lingkungan K/L. Kebijakan tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2027 yang memuat rencana moratorium penerimaan ASN baru di lingkungan kementerian dan lembaga.