Pengamanan pembangunan strategis, kata dia merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum deteksi dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul.
"Dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," ucapnya.
Menurutnya, kegiatan pengamanan pembangunan strategis, Bidang Intelijen Kejagung juga memetakan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap aset kementerian yang perlu untuk dipulihkan dengan berkolaborasi bersama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Dia meminta kepada jajaran Kementerian PUPR tidak perlu khawatir melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan anggaran demi menyukseskan visi misi Presiden dalam melanjutkan pembangunan guna mencapai tujuan berbangsa sebagaimana telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945.
"Kami mengajak rekan-rekan di Kementerian PUPR untuk selalu berkoordinasi dan bekerja sama secara aktif sejak dini jajaran Bidang Intelijen baik dengan Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen maupun dengan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia sehingga kita dapat bersama-sama bersinergi dalam menyukseskan pembangunan strategis di Indonesia," katanya.