Dia juga berharap dukungan dari kementerian/lembaga terkait terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat meningkatkan indeks daya saing pariwisata Indonesia. Terutama, pada pilar-pilar yang tingkat daya saingnya masih rendah.
Environment Sustainability, Health and Hygiene, Tourist Service Infrastructure, Safety and Security, ICT Readiness serta Ground and Port Infrastructure meski saat ini banyak dukungan yang diberikan kementerian/lembaga terkait.
"Saya sudah lihat begitu giatnya pembangunan yang saat ini dilakukan. Mari wujudkan lima destinasi pariwisata super prioritas betul-betul berkualitas dengan penuh totalitas," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, rakornas kali ini digelar untuk membahas sejumlah isu utama yang jadi fokus pemerintah untuk diselesaikan.
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil Rakornas Pengembangan Lima DPSP Tahun 2020, telah disepakati 101 isu agar dapat diselesaikan.
"Dalam perkembangannya, sebanyak 14 persen isu telah selesai, 55 persen isu sedang berjalan, 18 persen isu masih dalam pembahasan, dan 13 persen isu tertahan penyelesaiannya," katanya.
Menurutnya, secara umum ada tiga faktor utama yang menyebabkan penyelesaian isu tersebut tidak dapat dilakukan di 2021. Di antaranya, karena lahan belum clean and clear, refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 serta pekerjaan dilakukan secara multiyears.
"Program 2022 agar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, mendorong investasi, dan pengembangan atau pengelolaan dengan prinsip blue, green, dan circular economy," ucapnya.
Turut hadir dalam rakornas tersebut, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Kemudian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah.