JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Terpilih Bobby Nasution. Pemecatan itu berdasarkan surat keputusan (SK) DPP PDIP.
Berdasarkan salinan SK yang diterima, surat pemecatan itu ditetapkan di Jakarta pada 4 Desember 2024. Surat itu ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Adapun SK pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby tertuang dalam tiga surat berbeda, masing-masing Surat Keputusan Nomor: 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Joko Widodo dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Kemudian Surat Keputusan Nomor: 1650/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Surat Keputusan Nomor: 1651/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Muhammad Bobby Afif Nasution dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dalam pertimbangannya, DPP PDIP menyebut sikap, tindakan dan perbuatan Jokowi selaku kader telah melanggar AD/ART serta kode etik dan disiplin partai dengan melawan keputusan partai mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Jokowi juga dinilai menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara Gibran dianggap melanggar AD/ART serta kode etik dan disiplin partai yakni melawan keputusan partai mendukung Ganjar-Mahfud dengan mencalonkan diri sebagai cawapres dari parpol lain hasil intervensi terhadap MK di Pilpres 2024.
Sedangkan Bobby dinilai melanggar AD/ART serta kode etik dan disiplin partai yaitu melawan keputusan partai terkait dukungan terhadap Ganjar-Mahfud dengan mendukung di capres-cawapres lain di Pilpres 2024.
Jokowi tidak mempersoalkan pemecatannya dari kader PDIP. Dia menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
“Ndak apa, saya menghormati itu dan saya tidak dalam posisi membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya,” ujar Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kota Solo, Selasa (17/12/2024).
Dia hanya tersenyum ketika ditanya apakah akan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP atau tidak. Dia juga enggan berkomentar ketika disinggung akan membentuk partai baru.
“Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” ucapnya.