Dia memastikan, Indonesia tetap menjalin hubungan yang baik dengan Brasil melalui pihak kedutaan.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu memastikan, pemerintah akan memperketat standar operasional prosedur (SOP) bagi wisatawan yang akan mendaki ke gunung.
"SOP-nya harus kita perketat. Standar keamanannya harus kita perketat. Yang kedua, tingkat kesiapan kalau ada kejadian, harus siap. Termasuk para pemandu harus ada standarnya. Jangan seperti yang ini, pemandu juga nggak jelas," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah Brasil tak pernah mengirim nota diplomatik terkait kematian pendaki Juliana Marins di Gunung Rinjani. Diketahui, beredar kabar pemerintah Brasil ingin membawa kasus Juliana ke ranah hukum.
Yusril mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Sugiono terkait hal tersebut.
Menurutnya, pihak Brasil yang mempertanyakan kasus kematian Juliana adalah lembaga independen, bukan pemerintah.
"Yang bersuara lantang atas insiden kematian Juliana Marins ini adalah pembela HAM dari The Federal Public Defender's Office of Brazil (FPDO), sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil,” kata Yusril di Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).