“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tuturnya.
Lebih lanjut, Lalu menyampaikan, setiap anggota DPR harus memenuhi persyaratan administrasi pencalonan yang ditetapkan oleh KPU, termasuk persyaratan pendidikan dan dokumen ijazah.
Namun, proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan yang dilaksanakan KPU.
“Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ucap Lalu.
“Kita menghormati seluruh mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.