"Saya masih yakin dengan tesis, siapapun yang menang di munas mendatang sangat ditentukan apakah si calon memiliki restu dari kekuasaan atau tidak," kata Burhanudin.
Menurut dia, Airlangga merupakan menteri di Kabinet Kerja, ketika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar membuat Jokowi memberikan semacam dispensasi. Adapun Bamsoet yang saat ini sebagai Ketua DPR memiliki posisi ketatanegaraan yang sederajat dengan Presiden sehingga punya akses langsung ke Jokowi.
Dia menjelaskan, yang juga menjadi isu pelaksanaan munas yakni strategi siapa yang akan memenangkan kontestasi. Bila munas berlangsung pada Desember 2019, hampir pasti Bamsoet tidak lagi menjadi Ketua DPR karena masa jabatan habis di Oktober.
Di sisi lain, Airlangga juga kemungkinan tidak lagi menjadi menteri. "Namun buat saya, Jokowi tentu tidak melihat dari sisi kedekatan saja tapi juga misalnya sisi kepemimpinan masing-masing calon ketua umum harus mampu memastikan Jokowi soft landing di periode kedua," ujarnya.