Bab enam buku ini berisi tentang economic analysis of law sebagai metode analisis hukum dalam pertambangan minerba. Bab tujuh kedaulatan economic analysis of law atas nominee agreement pada perusahaan pertambangan. Opsi kebijakan untuk mengakhiri praktik nominee akan diulas pada bab delapan, dan bab terakhir atau sembilan merupakan penutup.
Dalam karyanya ini, Ida Sumarsih menyimpulkan jika nominee agreement merupakan penyelundupan hukum karena perjanjian pura-pura yang tidak sah secara hukum. Berdasarkan, metode cost and benefit analysis dapat disimpulkan bahwa Nominee Agreement dapat memberikan dampak positif dalam mendukung kebijakan makro ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di lingkar tambang.
Dalam tulisannya, dia juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar menetapkan kebijakan relaksasi kepemilikan saham dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
“Arahnya adalah memberikan kesempatan pada investor asing untuk memiliki saham mayoritas maksimal 51 persen untuk jangka waktu 10 tahun dengan dilakukan evaluasi setiap lima tahun. Lalu, setelah 10 tahun investor asing wajib melakukan divestasi saham menjadi hanya 49 persen. Ketika melakukan divestasi saham maka harus ada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas,” kata Ida.
Selanjutnya, perlu diajukan usulan perubahan terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perubahan ini sejalan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi masuknya investor asing.