JAKARTA, iNews.id – Partai Demokrat terus menepis tudingan politisi PDIP yang menyebut kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) akibat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Demokrat mengingatkan bahwa proyek e-KTP tidak cuma dibahas eksekutif, melainkan juga legislatif.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo Notodiprojo meminta politisi PDIP untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melontarkan pernyataan yang menuding pihak lainnya.
"Lebih baik sebelum bicara, kita cuci mulut dulu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan baik," ujar Roy usai menghadiri paparan survei PolcoMM Institute di Jakarta, Minggu (25/3/2018).
Menurut Roy, meski pengadaan proyek e-KTP berlangsung pada pemerintahan SBY, tapi pembahasan anggaran melibatkan anggota legislatif atau DPR. Dia pun menyindir bahwa terdakwa Setya Novanto (Setnov) menyebut ada anggota Fraksi PDIP saat itu yang turut menerima uang E-KTP.
Roy menjelaskan, legislatif memegang peran penting dari sisi fungsi anggaran karena pemerintah hanya bersifat mengusulkan. Jika suatu proyek disetujui, ketok palu dilakukan Badan Anggaran DPR. "Kemudian dibahas di legislatif, baru kemudian dikembalikan lagi pada pemerintah," katanya.