Atas dasar itu, menurut Roy, partai oposisi maupun tidak, semuanya berpeluang melakukan tindak pidana korupsi. "Kami dari Partai Demokrat senyum saja karena sebenarnya yang menyatakan statement itu kan Pak Setnov dari Golkar, menyebut dua nama dari PDIP. Ya sudah, kembali ke situ saja, jangan yang lain lagi," sindirnya.
Seperti diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018, Setnov menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang proyek e-KTP 500 ribu dolar AS.
Atas tudingan itu, Hasto pun mengklarifikasi. Dia menyebut PDIP bukan partai penguasa ketika proyek e-KTP berjalan. Selama masa pemerintahan Presiden SBY, PDIP berada di luar kabinet. Bahkan, dalam beberapa keputusan strategis di DPR yang dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak (voting) partainya selalu dikalahkan.
Dia mencurigai, dalam persoalan e-KTP ini ada upaya untuk menyalahkan PDIP. “Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa, dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit,” katanya.
Hasto juga meminta Menteri Dalam Negeri era SBY, Gamawan Fauzi, memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan dugaan korupsi e-KTP.