"Mau kapan pun angkanya itu, paling naik nol komanya. Dan, ini sangat tidak masuk akal. Sirekap itu sudah dikendalikan karena ada script-nya dalam rumus tersebut," tutur dia.
Kejanggalan ketiga, sambung Roy, server Sirekap diletakkan di Singapura supaya ada yang memasukkan dari Singapura. Sehingga menurutnya, hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Ketika keberadaan data itu melanggar UU 27/2022, lanjutnya, server dipindahkan ke Jakarta pekan lalu diam-diam tanpa pemberitahuan resmi ke publik.
"Ketika mencoba memindahkan, mereka menolak untuk diaudit dan ini melanggar UU Nomor 17/2008 tentang keterbukaan informasi publik," tutur Roy.
Kemudian kejanggalan keempat, Roy juga menyoroti pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, pada Selasa (27/2/2024), bahwa KPU telah mengoreksi data terkait perolehan suara Pilpres 2024 dalam Sirekap di 154.541 TPS.
Jumlah yang dikoreksi itu, kata Roy, lebih dari 10 persen dari total 823.220 TPS.
"Ini berarti di atas 10 persen, ini server sudah tidak layak, kalau error itu 3 sampai 5 persen, tapi kalau sudah di atas 10 persen persen, ini sudah 18 persen, sudah tidak pantas lagi," tegasnya.
Meski kesalahan perhitungan Sirekap melebihi 10 persen, kata dia, KPU menolak audit forensik. Dia mendukung usul Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak (KontraS) agar dilakukan audit investigatif pada Sirekap.
"Intinya kesalahan Sirekap bukan kesalahan teknis belaka dan tidak bisa dipandang sebagai kuantitas belaka tapi ini secara kualitas sudah tidak layak dipakai. Patron dipatok 24 persen, 58 persen dan 17 persen merupakan kejahatan," tutur Roy.