Terkait kasus yang menimpa perempuan disabilitas yang didampingi oleh RPA Perindo, Kementerian PPPA tengah mengambil langkah-langkah konkret serta upaya agar tindakan kekerasan seksual tidak lagi terjadi, baik perempuan maupun anak-anak.
"Kami juga sudah mengonfirmasi dan menindaklanjuti laporan. Dan khususnya bekerja sama dengan pemerintah daerah, juga pelayanan yang ada di daerah," kata Nahar.
"Selanjutnya, untuk menindaklanjuti kasus ini ke kasus tindak pidana kekerasan seksual yang harus mengacu pada UU 12 tahun 2022. Oleh karena itu, perempuan penyandang disabilitas kelompok-kelompok yang mendapatkan perhatian lebih," ujarnya.