JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan langkah hukum Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya tidak akan menghalangi proses politik di DPR terkait usulan pemakzulan. Menurutnya, upaya hukum Gibran dan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR dapat berjalan beriringan.
Saan mengatakan, kedua langkah tersebut merupakan hak yang harus dihormati. DPR tidak mempermasalahkan jika Gibran menempuh jalur hukum untuk menjawab polemik ijazah yang selama ini berkembang.
“Iya, enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” kata Saan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menilai Gibran memiliki hak untuk mencari keadilan sekaligus membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Salah satu upaya yang bisa ditempuh yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kita hormati hak seseorang untuk mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau mencari, berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” ujarnya.