Menurut Saan, keinginan Gibran menguji dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui pengadilan merupakan langkah yang wajar. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan pembelaan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
“Mas Gibran ingin membuktikan dulu nanti lewat jalur di pengadilan, misalnya PTUN, bahwa apa yang dimiliki itu mau diuji. Itu kan kita hormati saja,” tuturnya.
Di sisi lain, Saan menjelaskan bahwa wacana penggunaan hak menyatakan pendapat oleh anggota DPR juga memiliki dasar hukum. Dia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi rujukan dalam pembahasan tersebut.
“Kan kita juga pasti para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan. Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya,” ucapnya.