JAKARTA, iNews.id – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menilai rencana peleburan Badan Pengelola (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam sarat dengan muatan politis. Jika rencana tersebut diterapkan, dikhawatirkan bakal membuat ketidakpastian dalam iklim investasi dan usaha.
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan sangat strategis tersebut. “Ini harus diperhatikan sedetail mungkin. Jangan membuat keputusan yang tidak komperhensif dan holistik,” ujar Sandiaga kepada wartawa di Rumah Pemenangan Prabowo–Sandi, Jakarta, Senin (31/12/2018) kemarin.
Dia juga meminta pemerintah untuk mengundang semua pemangku kepentingan di daerah Batam agar duduk bersama dan meminta masukan dari semua pihak terkait keputusan yang akan diambil. “Ajak akademisi untuk meminta masukan. Ahli hukum juga. Karena ini ada beberapa undang-undang yang harus diperhatikan. Ada dua undang-undang yang overlapping (tumpang tindih) di sini,” tutur Sandiaga.
Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu juga mengkritik pemerintah yang dianggap gagal fokus dan salah dalam pengelolaan kawasan Batam selama ini. Akiabtnya, lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Batam menurun drastis. Padahal, Batam menjadi salah satu gerbang investasi penting yang berbatasan langsung dengan Singapura, di samping memainkan peran sebagai tulang punggung perekonomian Provinsi Kepulaan Riau.
“Ada puluhan ribu pengusaha yang menggantungkan nasib tenaga kerja dan investasinya kepada kebijakan pemerintah,” ucapnya.