SBY Persoalkan Netralitas BIN, TNI, dan Polri, Begini Tanggapan Jokowi

Randu Dahlia
Presiden Joko Widodo. (Foto: iNews.id/Isna Rifka SR)

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai pernyataaan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait dugaan ketidaknetralan oknum Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri dalam pelaksanaan proses politik di Tanah Air. Mantan wali kota Solo itu pun menjamin netralitas ketiga institusi tersebut bersifat mutlak.

“Netralias TNI, netralitas Polri dan BIN bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran Polri, TNI, dan BIN, jadi tidak usah ditanyakan lagi,” kata kepala negara di Jakarta, Senin (25/6/2018) sore.

Tak hanya itu, presiden bahkan juga meminta masyarakat untuk melapor langsung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika menemukan kejanggalan maupun keterlibatan oknum dari tiga lembaga tersebut dalam tahapan pelaksanaan pilkada. “Kami mengajak masyarakat untuk mengawasi. Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, silakan laporkan ke Bawaslu dah,” ujar Jokowi.


Sebelumnya, SBY menyebutkan sejumlah tanda-tanda ketidaknetralan oknum BIN, TNI, Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Presiden keenam RI itu bahkan mengaku siap diciduk atas pernyataannya tersebut.

Dalam konferensi pers sebelum kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Bogor, SBY berpesan agar BIN, TNI dan Polri bisa menjaga netralitas dalam pilkada.

“Yang saya sampaikan (soal) ketidaknetralan oleh oknum BIN, TNI, Polri nyata adanya. Bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum. Namanya BIN, Polri, dan TNI itu baik. Saya pernah hampir 30 tahun di wilayah itu dan kalau ada kesalahan, tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah petingginya yang keblinger,” kata SBY di Bogor, Sabtu (23/6/2018).

Editor : Ahmad Islamy Jamil
Artikel Terkait
Nasional
6 jam lalu

Komisi IV DPR Dorong Kemenhut Libatkan Polri Awasi Tambang Ilegal di Hutan

Nasional
7 jam lalu

Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal Tambah 1 Anggota Perempuan, Siapa Dia?

Nasional
7 jam lalu

Komisi Percepatan Reformasi Polri Rapat Perdana, Bahas Agenda 3 Bulan ke Depan

Nasional
9 jam lalu

Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Siap Penuhi Panggilan Polda Metro

Nasional
2 hari lalu

Tancap Gas! Komisi Reformasi Polri Rapat Perdana Senin 10 November

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal